Berbagai hasil riset menunjukkan, selama pelaksanaan otonomi daerah memperlihatkan kecenderungan tata kelola pemerintahan tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ekonomi bergerak dengan sendirinya seolah lepas dari kebijakan pemerintah daerah. Dibalik itu, justru ada keinginan dan pola yang sama hasil-hasil ekonomi menjadi bancakan bagi para kepala daerah untuk dihimpun, termasuk Mengumpulkan resources untuk kepentingan politik. Bukan kepentingan daerah yang dipimpinnya (public). Walhasil, kegiatan pembangunan dan pemerintahan sekadar dijalankan saja secara rutin. Miskin inovasi, minim kreativitas sehingga kondisi daerah tidak berubah secara signifikan kendati anggaran secara nominal terus naik setiap tahunnya.